Hukuman Pidana Tambahan Kebiri Kimia untuk Pemerkosa Anak dalam Perspektif Keadilan

source: Google

Oleh: I Nengah Maliarta, S.H.

“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan” - Pramoedya Ananta Toer

Itulah sepenggal kalimat dari Pramoedya Ananta Toer yang memaksa kita setidaknya untuk merefleksikan diri kembali, sudahkah kita berbuat adil walaupun hanya dalam pikiran terlebih lagi dalam setiap perbuatan yang telah kita lakukan. Walaupun ketika berbicara tentang adil dan keadilan lagi-lagi akan menemui perdebatan karena memang tidak ada standar adil dan keadilan yang baku harus seperti apa dan bagaimana. Karena dari hatinya yang paling dalam setiap manusia pasti merasakan sebuah keadilan menurut versinya masing-masing tergantung sejauh mana ia terlibat baik langsung maupun tidak langsung di dalam sebuah persitiwa..

"Karena keadilan tidak dapat memberikan rasa adil yang sama bagi setiap insan"

Berbicara tentang keadilan tentu saja akan sering sekali bersinggungan dengan hukum. Hal tersebut tentu saja tidak terelakkan karena tujuan dari hukum sendiri pun adalah untuk memberikan “keadilan” , disamping juga kepastian serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan perbadaban umat manusia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), hukum pun terus mengalami perkembangannya sebagaimana teori hukum progresif dari Prof Satjipto Rahardjo; hukum itu berkualitas sebagai ilmu yang senantiasa mengalami pembentukan, legal science is always in the making. Hukum terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, perilaku serta pola kehidupannya, termasuk juga seiring dengan pola kejahatan yang berkembang di masyarakat.

Perhatian publik Indonesia akhir-akhir ini tertuju ke Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dimana pada 2 Mei 2019 lalu pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan vonis hukuman yang tergolong masih sangat baru diterapkan di Indonesia, yaitu hukuman pidana tambahan kebiri kimia. Vonis tersebut dijatuhkan terhadap seorang tukang las di Mojokerto yang bernama Muhammad Aris (21) warga Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Mojokerto. Selain dijatuhi hukuman kebiri kimia, ia juga harus menjalani hukuman penjara selama 12 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan karena melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap 9 anak-anak yang masih berada di bawah umur.

Muhammad Aris di dakwa dengan pasal 76 D juncto pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Vonis kebiri kimia ini akan menjadi yang pertama di Indonesia, karena memang aturannya pun masih tergolong baru yaitu Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2016 yang diundangkan pada tanggal 25 Mei 2016 lalu.

Putusan ini menimbulkan kontroversi karena dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menyatakan sikap akan menolak apabila dilibatkan menjadi eksekutor yang mengeksekusi langsung hukuman pidana kebiri kimia tersebut. IDI menilai mengeksekusi putusan tersebut bertentangan dengan kode etik profesi dokter.

Layaknya sebuah uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda, begitu pula disetiap kebijakan-kebijkan yang baru dibuat selalu terdapat pro dan kontra yang mengirinya, termasuk hukuman pidana kebiri kimia ini, ada yang setuju dan ada pula yang menolaknya.

Di satu sisi memang perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku merupakan suatu perbuatan yang sangat keji, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari ke sembilan korban rata-rata masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak (TK). Kejadian ini tentu akan mengganggu pertumbuhan korban baik secara sosial maupun secara mental.

Pelaku telah merenggut hak-hak korban untuk tumbuh berkembang secara normal dan mendapatkan lingkungan yang nyaman. Sehingga sangat pantas apabila mendapatkan hukuman yang sangat berat. Selain sebagai pemberian hukuman yang setimpal bagi pelaku, juga untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi melakukan perbuatannya lagi kelak di kemudian hari serta untuk mencegah pelaku-pelaku pelecehan seksual  anak di bawah umur lainnya untuk melakukan aksinya lagi.

Namun pertanyaannya: Apakah hukuman kebiri kimia akan menjadi solusi yang tepat sebagai pilihan hukuman pidana yang merupakan ultimum remedium (obat terakhir) ? Seberapa efektifkah hukuman kebiri ini akan menjamin bahwa pelaku akan jera dan tidak mengulanginya kembali ? Seberapa mampu hukuman ini mewujudkan tujuan hukum untuk memberikan rasa keadilan serta memberi kebermanfaatan bagi korban, pelaku, dan masyarakat pada umumnya ?

Pada prakteknya hukuman kebiri terdiri dari dua metode yakni metode bedah atau permanen dan yang kedua adalah metode kimia. Metode kimia ini dilakukan dengan memasukkan zat kimia ke dalam tubuh terpidana yang berakibat akan mengurangi kadar hormon testosteron dalam tubuhnya sehingga menurunkan hasrat seksual dan libidonya. Namun dengan menurunkan atau bahkan menghilangkan hasrat seksual dan libido dari pelaku dengan cara kebiri kimia tidak akan memberikan jaminan secara langsung dan praktis mengurungkan niat pelaku untuk mengulangi melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak lagi. Apalagi kebiri kimia ini bukanlah kebiri yang bersifat permanen atau dengan kata lain akan ada fase kadar hormon testosteron yang sempat dikurangi akan kembali normal lagi. Sehingga akan ada kemungkinan ketika sudah normal lagi pelaku akan mengulangi perbuatannya.

Selain itu, dikhawatirkan hukuman kebiri kimia ini tidak akan memberikan kebermanfaatan secara khusus kepada pelaku untuk menjadi lebih baik, karena secara psikis hukuman tersebut akan mempengaruhi kondisi kejiwaan pelaku. Malahan bisa menjadi faktor pemicu bagi pelaku untuk melakukan perbuatan yang lebih buruk lagi dikemudian hari. Karena pada dasarnya niatan untuk melakukan suatu perbuatan jahat berasal dari fikiran yang dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan pelaku, bukan semata-mata dari harsat seksualitasnya saja. Oleh karena itu dengan tekanan psikis pasca hukuman kebiri kimia pelaku bisa saja mengulangi melakukan kejahatan seksual dengan cara lain yang bahkan bisa-bisa lebih kejam, seperti melakukan pelecehan dengan menggunakan jari tangan, menyerang korban dengan benda tumpul dan sebagainya atau bahkan mungkin saja pelaku bisa membunuh korban.

Tidak hanya dari sisi pelaku, yang harus menjadi fokus utama pemerintah tentu adalah dari sisi korban. Pemberlakukan hukuman yang terkesan berat dan menakutkan jangan sampai menimbulkan kesan bahwa pemerintah sangat peduli dengan perlindungan anak sehingga menghukum pelaku pelecehan seksual anak dengan seberat-beratnya akan tetapi lupa dengan tugas utamanya yaitu memberikan fokus perhatian yang lebih kepada anaknya itu sendiri.

Karena pada dasarnya perlindungan terhadap anak haruslah dikembalikan kepada pengertiannya yang paling utama yaitu memberikan perlindungan dan keberpihakan yang nyata terhadap anak. Dalam hal ini  terutama anak yang menjadi korban kejahatan atau pelecehan seksual. Bukan hanya sekedar memberikan hukuman yang bombastis kepada pelaku akan tetapi sama sekali tidak memberikan upaya-upaya rehabilitasi dan semacamnya yang berfokus kepada pengembalian kepercayaan diri anak, psikis dan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi anak.

Kondisi ini tentu harus segera menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar setiap aturan yang di buat benar-benar mencerminkan perlindungan atas hak-hak masyarakat dan khususnya dalam hal ini bagi anak-anak di bawah umur. Agar setiap aturan yang di buat bisa menjamin pemenuhan rasa keadilan, memberikan kepastian secara hukum dan yang tidak kalah penting haruslah memberi kebermanfaatan bagi kemaslahatan masyarakat banyak.